BPJS Ketenagakerjaan : Informasi Seputar BPJSTK

Nilai Anda Untuk Artikel Ini
Sending
User Rating ( votes)

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJSTK (Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial Ketenagakerjaan) adalah program publik yang memberi perlindungan untuk pekerja dengan menangani resiko sosial ekonomi tertentu serta penyelenggaraan nya memakai proses asuransi sosial.

Menjadi salah satu Badan Hukum Negara yang berjalan dalam bagian asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu memiliki nama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana dari UU Agunan Sosial Ketenagakerjaan.

BPJS Tenaga Kerja awal mulanya bernama Jamsostek (agunan sosial tenaga kerja), yang diawasi oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan semenjak tanggal 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan dulu bernama Askes bersama dengan BPJSTK adalah program pemerintah dalam kesatuan Agunan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi semenjak tanggal 1 Januari 2014, sedang BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi semenjak 1 Juli 2015.

Riwayat BPJS Ketenagakerjaan

Informasi Seputar BPJS Ketenagakerjaan - BPJSTK - Cover

Penyelenggaraan program agunan sosial adalah salah satunya tanggung jawab serta keharusan Negara – untuk memberi perlindungan sosial ekonomi pada penduduk. Sama dengan keadaan potensi keuangan Negara.




Indonesia seperti dalam negara berkembang yang lain, meningkatkan program agunan sosial berdasar pada funded social security, yakni agunan sosial yang didanai oleh peserta serta masih tetap hanya terbatas pada penduduk pekerja di bidang resmi.

Baca Juga : Stimuno untuk Balita – Rekomendasi Kesehatan

Riwayat terbentuknya PT Jamsostek (Persero) alami proses yang panjang, diawali dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 mengenai kecelakaan kerja, Ketentuan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 mengenai penyusunan pertolongan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 mengenai pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 mengenai pembentukan Yayasan Dana Agunan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 mengenai Pokok-pokok Tenaga Kerja. Dengan urutan proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja makin transparan.

Sesudah alami perkembangan serta perubahan, baik tersangkut landasan hukum, bentuk perlindungan ataupun langkah penyelenggaraan, pada tahun 1977 didapat satu tonggak riwayat terpenting dengan dikeluarkannya Ketentuan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 mengenai penerapan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mengharuskan tiap-tiap pemberi kerja/entrepreneur swasta serta BUMN untuk ikuti program ASTEK. Keluar juga PP No.34/1977 mengenai pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yakni Perum Astek.

Tonggak terpenting selanjutnya ialah lahirnya UU No.3 tahun 1992 mengenai Agunan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Serta lewat PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek menjadi tubuh penyelenggara Agunan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberi perlindungan basic untuk penuhi keperluan minimum buat tenaga kerja serta keluarganya, dengan memberi kepastian berlangsungnya arus penerimaan pendapatan keluarga menjadi alternatif beberapa atau semuanya pendapatan yang hilang, karena resiko sosial.

Setelah itu di akhir tahun 2004, Pemerintah pun menerbitkan UU Nomer 40 Tahun 2004 mengenai Skema Agunan Sosial Nasional. Undang-undang itu terkait dengan Amandemen UUD 1945 mengenai pergantian masalah 34 ayat 2, yang sekarang berbunyi: “Negara meningkatkan skema agunan sosial buat semua rakyat serta mendayakan penduduk yang lemah serta tidak dapat sama dengan martabat kemanusiaan”. Faedah perlindungan itu bisa memberi perasaan aman pada pekerja hingga bisa lebih berkonsentrasi dalam tingkatkan motivasi ataupun produktivitas kerja.




Debut Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang memprioritaskan kebutuhan serta hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberi perlindungan 4 (empat) program, yang meliputi Program Agunan Kecelakaan Kerja (JKK), Agunan Kematian (JKM), Agunan Hari Tua (JHT) serta Agunan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) buat semua tenaga kerja serta keluarganya selalu berlanjutnya sampai berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 mengenai Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial. Sama dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan menjadi Tubuh Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi jadi BPJS (Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial) Ketenagakerjaan masih diakui untuk mengadakan program agunan sosial tenaga kerja, yang mencakup JKK, JKM, JHT dengan menambahkan Agunan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Pada tahun 2014 pemerintah mengadakan program Agunan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program agunan sosial buat penduduk sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah ganti nama Askes yang diurus PT. Askes Indonesia (Persero) jadi BPJS Kesehatan serta merubah Jamsostek yang diurus PT. Jamsostek (Persero) jadi BPJSTK.

Mengerti besar serta mulianya tanggung jawab itu, BPJS Ketenagakerjaan juga selalu tingkatkan kompetensi di semua posisi service sekalian meningkatkan beberapa program serta faedah yang dapat langsung di nikmati oleh pekerja serta keluarganya.

Sekarang dengan skema penyelenggaraan yang makin maju, program BPJS Ketenagakerjaan bukan sekedar memberi faedah pada pekerja serta entrepreneur saja, tapi pun memberi peran terpenting buat penambahan perkembangan ekonomi bangsa serta kesejahteraan penduduk Indonesia.

Visi serta Misi BPJSTK

Visi

Jadi Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial Kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik dan Unggul dalam Operasional serta Service.

Misi

Lewat Program Agunan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen Untuk :

  • Membuat perlindungan serta Menyejahterakan semua pekerja serta keluarganya
  • Tingkatkan produktivitas serta daya saing pekerja
  • Memberi dukungan pembangunan serta kemandirian perekonomian nasional
  • Hak serta Tanggung Jawab BPJS Ketenagakerjaan

Menjadi program publik, Jamsostek memberi hak serta memberatkan keharusan dengan tentu (compulsory) buat entrepreneur serta tenaga kerja berdasar pada Undang-undang No.3 tahun 1992 mengendalikan Type Program Agunan Kecelakaan Kerja (JKK), Agunan Hari Tua (JHT), Agunan Kematian (JKM) serta Agunan Pemeliharaan Kesehatan (JPK),sedang keharusan peserta ialah teratur administrasi serta membayar iuran.




Dalam tingkatkan service jamsostek tidak hentinya lakukan terobosan lewat skema online untuk menyederhanakan skema service serta kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 mengenai Skema Agunan Sosial Nasional serta Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2011 mengenai Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan 4 Program yaitu Program Agunan Kecelakaan Kerja (JKK), Agunan Hari Tua (JHT), Agunan Pensiun (JP), serta Agunan Kematian (JK). Sesaat Program Agunan Kesehatan diadakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014.

Baca Juga : Cara Membuat Blog Bule Traffic Tinggi

Menurut Undang-Undang itu, Pemberi Kerja harus mendaftar semua pekerjanya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan dengan setahap menurut ketetapan perundang-undangan. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam perihal ini tidak hanya mendaftar pun menarik iuran dari Pekerja serta membayarkan berdasar pada pembagian keharusan pada Pemberi Kerja serta Pekerja.

Keharusan semasing pihak ialah seperti berikut :

  • Pemberi Kerja: a. JKK : 0.24% – 1.74 persen (sama dengan rate kecelakaan kerja berdasar pada lampiran Ketentuan Pemerintah Nomer 44
  • Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Program Agunan Kecelakaan Kerja serta Agunan Kematian) b. JK : 0.3% c. JHT : 3.7% d. JP : 2%
  • Pekerja: a. JHT : 2% b. JP : 1%

Jika berlangsung resiko sosial pada pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, ataupun pensiun jadi BPJS Ketenagakerjaan akan memberi faedah pada peserta berbentuk service ataupun uang tunai.

Faedah service yang disebut ialah jika berlangsung kecelakaan kerja, jadi pekerja langsung dapat dibawa ke sarana kesehatan yang bekerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik ataupun rumah sakit (trauma center) tiada keluarkan cost dengan tunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan jika pemberi kerja (perusahaan) teratur membayarkan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

Jika tidak ada sarana kesehatan yang bekerja bersama, jadi pekerja masih memperoleh faedah JKK itu dengan skema reimbursemen.

Sedang faedah uang tunai akan didapat oleh pekerja ataupun pakar warisnya jika berlangsung resiko wafat serta hari tua/pensiun. Ketidaksamaan pada Agunan Hari Tua serta Agunan Pensiun terdapat pada faedah yang akan di terima oleh pekerja serta /atau pakar warisnya.




Faedah Agunan Hari Tua di terima sekaligus juga saat pekerja penuhi ketetapan pemungutan yaitu umur pensiun (56), wafat, cacat keseluruhan masih, atau berhenti kerja serta tidak kerja kembali, sesaat untuk faedah Agunan Penisun akan di terima dengan berkala tiap-tiap bulan pada Pekerja serta/atau pakar waarisnya jika pekerja masuk umur pensiun (56) dengan minimum iuran 15 Tahun, wafat (dengan iuran minimum dibayar 12 bulan), atau cacat keseluruhan masih (iuran minimum 1 bulan).

Jika ke-3 prasyarat itu belumlah tercukupi, jadi pekerja serta/atau pakar warisnya akan memperoleh faedah berbentuk akumulasi iuran ditambah lagi pengembangannya.

BPJS TK Sekarang Tanggung 88 Penyakit Karena Kerja

BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menerapkan Ketentuan Presiden Nomer 7 Tahun 2019 mengenai Penyakit Karena Kerja lewat Program Agunan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sangat mungkin pekerja memperoleh service kesehatan serta uang tunai (santunan).

Ketentuan Presiden Nomer 7 Tahun 2019 mengenai Penyakit Karena Kerja yang disebut pengejawantahan atas Ketentuan Pemerintah nomer 44 tahun 2015 terutamanya masalah 48 ayat (3).

“Sampai kini Program JKK sama dengan masalah kecelakaan kerja yang berlangsung di jalan ke arah atau dari tempat kerja, di tempat kerja dan perjalanan dinas. Walau sebenarnya perlindungan JKK begitu luas, pun meliputi penyakit yang dikarenakan oleh lingkungan kerja atau lazimnya dimaksud Penyakit Karena Kerja (PAK)” kata Direktur Service BPJSTK, Krishna Syarif dalam info tercatat, Rabu (13/3/2019).

Krishna memberikan peserta yang alami kecelakaan kerja ataupun PAK memperoleh faedah, yakni service kesehatan unlimited sesuai dengan keperluan medis, sampai si peserta bisa kerja kembali.




Ada pun santunan berbentuk uang untuk mencakup pergantian cost pengangkutan, santunan sesaat tidak dapat kerja, santunan cacat, santunan kematian serta pertolongan yang lain. Ditambah pertolongan beasiswa pendidikan anak buat kecelakaan kerja serta PAK yang berefek pada kematian.

“Sebagian besar klaim program JKK sampai kini untuk masalah kecelakaan kerja. Data 5 tahun paling akhir tunjukkan jika jumlahnya masalah PAK yang diadukan masih tetap begitu kecil, dibawah 100 masalah. Masalah PAK itu didominasi pada masalah tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit sebab zat kimia, serta masalah kulit pada tangan”, tutur Krishna.

Krishna memberikan, diagnosis untuk peserta alami PAK dipastikan berdasar pada surat info dokter spesialis yang mumpuni di bagian kesehatan kerja. Bahkan juga peserta memiliki hak atas faedah perlindungan PAK walau tidak kerja, yakni optimal tiga tahun semenjak jalinan kerja selesai.

Awal mulanya, Keppres No.22 tahun 1993 cuma mengendalikan 31 type PAK, jadi dalam Perpres No.7 tahun 2019 ini, type PAK dibagi dalam 4 grup yakni type penyakit yang dikarenakan oleh pajanan aspek yang muncul dari kegiatan pekerjaan, berdasar pada skema tujuan organ, kanker karena kerja serta penyakit spesifik yang lain.

“Kami siap mengatasi masalah PAK sesuai dengan Perpres paling akhir dengan seputar 88 type PAK, lebih komplet dibanding peraturan awal mulanya. Bahkan juga selain itu, penyakit lainnya masih tetap bisa diadukan menjadi PAK, dengan prasyarat penyakit itu mesti mempunyai jalinan langsung dengan pajanan yang dihadapi pekerja, serta mesti bisa dibuktikan dengan ilmiah dengan memakai cara yang pas”, lebih Krishna.

Untuk implementasi di lapangan, Krishna mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (BPJSKES) sama dengan Permenkeu No.141 Tahun 2018 mengenai Pengaturan Antar Penyelenggara Agunan Sosial dalam Pemberian Faedah Service Kesehatan.




“Dengan setahap kolaborasi service pada BPJSTK serta BPJSKES berbentuk proses laporan, penjaminan, serta service RS untuk masalah kecelakaan kerja serta PAK yang sama dengan program JKK akan disosialisasikan pada pihak rumah sakit, perusahaan serta semua kantor cabang. Kami akan mempersiapkan skema info yang terintegrasi pada BPJSTK serta BPJSKES spesial untuk perlakuan masalah kecelakaan kerja serta PAK”, jelas Krishna.

Krishna mengerti sekarang ini banyak peraturan yang berkaitan dengan perlakuan masalah kecelakaan kerja serta PAK yang butuh disinergikan, yakni PP No.44/2015, Permenaker No.26/2015, PMK 141/2018 serta yang paling akhir Perpres No.7/2019.

Krishna menjelaskan BPJSTK serta Kementerian Ketenagakerjaan dan K/L berkaitan sudah merevisi atas intisari PP No.44/2015 untuk sesuaikan dengan semua regulasi-regulasi yang ada, termasuk juga penambahan manfaat-manfaat buat program JKK.

“Revisi itu akan selekasnya diedarkan dalam tempo dekat oleh Pemerintah, serta jadikan menjadi basic hukum untuk implementasi penerapan kolaborasi service kesehatan untuk masalah kecelakaan kerja serta PAK. Semuanya dikerjakan untuk tingkatkan faedah serta service buat kesejahteraan pekerja Indonesia,” tutup Krishna.

Sumber :

https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

https://news.detik.com/berita/d-4466287/ada-perpres-baru-bpjs-tk-kini-tanggung-88-penyakit-akibat-kerja?_ga=2.211385813.1799525684.1553415841-178940419.1553415841

https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan